Foto: Bupati Jombang Warsubi menyematkan pangkat kepada Suharto Kepala Desa Antar Waktu Desa Pulolor.
Kabarjagad, Jombang – Bupati Jombang Warsubi didampingi istri resmi melantik Suharto sebagai Kepala Desa Antar Waktu (KDAW) Desa Pulolor di Aula desa setempat pada Kamis 13 Maret 2025 siang.
Dalam sambutannya, Bupati Jombang Warsubi mengatakan bahwa “Atas nama Pemerintah Kabupaten Jombang, saya menyampaikan selamat kepada Bapak Suharto yang pada hari ini telah resmi dilantik sebagai Kepala Desa Antar Waktu Desa Pulolor.
“Pelantikan ini merupakan sebuah amanah besar yang harus diemban dengan penuh tanggung jawab, integritas, serta dedikasi yang tinggi demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Desa Pulolor,” ujarnya.
Bupati Warsubi tak lupa juga mengapresiasi pengabdian Bapak Andri Herlambang, Selaku Purna Penjabat Kepala Desa Pulolor, beserta ibu sebagai Purna Penjabat Ketua TP PKK Desa Pulolor dalam membangun Desa Pulolor selama menjabat.
“Kami meyakini tanpa peran aktif semua pihak yang bersinergi dalam memangku amanah pemerintahan desa, berbagai aktifitas pembangunan dan kemasyarakatan tidak mungkin bisa terlaksana dengan baik. Semoga segala upaya yang bapak ibu dharma-bhaktikan menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT,” ucap Warsubi.
Sosok yang pernah menjadi Kepala Desa Mojokrapak selama tiga periode ini menyampaikan bahwa, menjadi kepala desa bukanlah tugas yang ringan. Kepala Desa adalah ujung tombak pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan rakyat.
Mantan Kades Mojokrapak Warsubi berpesan kepada Suharto KDAW Pulolor untuk memerhatikan tata kelola pemerintahan desa yang harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pihaknya menghimbau agar pengelolaan anggaran desa harus benar-benar dipastikan berjalan sesuai dengan regulasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. “Tidak boleh ada penyimpangan sekecil apa pun dalam pengelolaan keuangan desa,” tegasnya.
Percepatan pembangunan Desa harus menjadi prioritas, terutama dalam hal infrastruktur dan ekonomi desa. Bupati Warsubi menghimbau agar KDAW Desa Pulolor berkomitmen mengembangkan potensi lokal yang ada agar bisa menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.
Peningkatan pelayanan publik juga menjadi perhatian Bupati Jombang. Orang nomor satu di Jombang ini menekankan kalau pemerintahan desa harus hadir dengan layanan yang cepat, mudah, dan bebas dari pungli.
“Pastikan bahwa warga mendapatkan pelayanan yang optimal tanpa diskriminasi. Kepala Desa harus membangun birokrasi yang profesional serta menciptakan sistem pelayanan berbasis digital yang lebih efisien dan responsif untuk mempermudah akses bagi masyarakat,” ulasnya.
Pembangunan desa tidak akan tercapai tanpa sinergi yang kuat dengan berbagai elemen desa. Maka, Bupati Jombang menghimbau agar kepala desa harus mampu menjadi pemersatu, membangun komunikasi yang baik dengan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta seluruh warga desa agar setiap kebijakan yang diambil mendapat dukungan penuh dari masyarakat.
Terakhir, stabilitas sosial dan keamanan desa harus dijaga dengan merangkul semua pihak. Sekat-sekat yang menghambat kebersamaan dalam membangun desa harus dihilangkan.
Dikatakan Bupati Warsubi, Kepala Desa harus senantiasa membuka ruang dialog dengan masyarakat, menerima aspirasi dengan baik, serta melibatkan warga dalam proses perencanaan dan pembangunan desa. Budaya gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat desa juga harus terus dipertahankan dan ditingkatkan sebagai bagian dari upaya membangun desa yang maju dan mandiri.
“Sebagai tambahan, mengingat Bapak Suharto telah memiliki pengalaman sebelumnya sebagai Kepala Desa Pulolor, maka kepercayaan yang diberikan kali ini harus dijawab dengan kepemimpinan yang lebih progresif, inovatif, dan kolaboratif. Pengalaman yang telah dimiliki hendaknya menjadi landasan untuk memperbaiki aspek yang masih perlu ditingkatkan, menghadirkan kebijakan yang lebih adaptif, serta mengakselerasi program-program pembangunan desa yang lebih efektif,” jelasnya.
Bupati menegaskan, perlu sinergi antara pemerintahan di tingkat kecamatan dan kabupaten, sebab pembangunan desa tidak dapat berdiri sendiri. Perlu koordinasi yang erat, keterpaduan dalam perencanaan, serta kemitraan yang strategis agar program-program desa dapat berjalan beriringan dengan kebijakan pembangunan daerah. Segala upaya tersebut demi mewujudkan visi “Jombang Yang Maju dan Sejahtera Untuk Semua,” tandas Warsubi.(Ash).
