Kabarjagad, Surabaya – Komisi D DPRD Kota Surabaya gelar rapat evaluasi triwulan III dan persiapan triwulan IV di ruang komisi D. Rapat bersama dinas pendidikan ini, juga membahas program makan bergizi gratis (MBG) yang akan dilaksanakan di kota Surabaya.
Akmarawita Kadir Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya mengatakan rapat ini sebenarnya membahas evaluasi triwulan serapan anggaran dari dinas pendidikan yang dirasa sangat penting.
“Karena berkaitan dengan makan bergizi gratis (MBG) yang akan di mulai di surabaya itu kita singgung juga,” ucapnya. (13/11/2024)
Ia menjelaskan bahwa pada intinya makan bergizi gratis masih berproses bahkan masih berkoordinasi dengan dinas pendidikan, karena rencana anggarannya itu masuk ada di dinas pendidikan.
Lebih lanjut Ia mengatakan, secara teknis, pihaknya juga belum melihat jumlah penerima dari program makan bergizi gratis ini secara keseluruhan di kota Surabaya apakah hanya siswa SD atau SMP atau semuanya, itu kita belum tahu.
“Dinas Pendidikan sekarang sedang menyiapkan data dan skema skema koordinasi hingga memilah milah pesanan yang muncul jika program makan bergizi gratis ini dilaksanakan di sekolah sekolah,” kata Akmarawita Kadir.
Pihaknya juga mendengar informasi nilai per / kotak untuk program makan bergizi gratis.
“Kalau enggak salah 15.000 ribu per/kotak,” katanya.
Namun perlu diketahui juga menurut legislator dari fraksi partai Golkar terkadang anak anak itu suka makan jenis A atau B, itu perlu ada variasi, tetapi tidak mengurangi gizi yang sudah ada.
“Karena itu pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan dinas kesehatan berkaitan dengan gizi, jadi untuk gizinya itu harus standart,” imbuhnya.
Selain itu, pihaknya juga mendengar informasi dari Bapemdalitbang kemarin berkaitan dengan anggaran yang masih desas desus.
“Anggaran ini bukan dari keseluruhan APBD Kota Surabaya, tetapi 10 persen dari PAD,” kata Akmarawita Kadir.
Untuk itu, pihaknya juga menanyakan PAD mana yang akan diambil untuk penganggaran dan itu menurutnya juga masih belum jelas.
“Yang jelas APBD kabupaten / kota itu disumbang 10 persen dari PAD – nya dan itu akan kita telusuri terus,” ucapnya.
Jika memang mengambil dari PAD secara keseluruhan, menurut ia dirasa terlalu besar.
“Bahkan jika melihat dari jumlah siswa SD dan SMP sekarang ini, ia menyebut kurang lebih ada 200 ribu-an SD dan SMP 100 ribu-an dan ini jumlahnya tidak sedikit,” pungkasnya. (djp)
