Kabarjagad.id,Jakarta – Dalam rangka memperkuat hubungan diplomasi dan kerjasama bilateral antar Angkatan Laut kedua negara, TNI AL dan Philippine Navy (PN) melaksanakan pertemuan Navy to Navy Cooperation Meeting (NTNCM) ke-16 di Wisma Elang Laut, Jakarta. Rabu (16/7/2025).
Delegasi TNI AL dipimpin oleh Laksda TNI Retiono Kunto, Staf Khusus Kasal dengan didampingi oleh Paban V Straops dan Diplomasi Sopsal Kolonel Laut (P) Alfred Daniel Matthews beserta Kapuskodal Kolonel Laut (P) Rio Henrimukho, dan perwira staf dari bidang perencanaan, intelijen, operasi, pendidikan, logistik, dan marinir. Sedangkan delegasi PN dipimpin oleh Chief of Naval Staff PN RADM Alan M Javier didampingi Assistant Chief of Naval Staff for Operations Commodore Edwin M Nera dan para perwira staf PN.
Pertemuan dengan penuh persahabatan antar kedua angkatan laut menyepakati berbagai peningkatan kerja sama dalam berbagai bidang yaitu operasi, intelijen, keamanan maritim, latihan, pendidikan dan latihan maupun interaksi antara kedua angkatan laut.
Dalam pembahasan rapat, kedua angkatan laut memiliki pandangan yang sama bahwa permasalahan keamanan maritim telah berkembang dengan berbagai tantangan dan dinamika yang terjadi. Sehingga diperlukan kerja sama antar negara baik secara bilateral maupun multilateral untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan.
Hubungan kemitraan strategic partnership antara TNI AL dan PN akan diimplementasikan dalam berbagai bentuk kegiatan seperti interaksi pada berbagai level, Coordinated Patrol (Corpat) di perbatasan kedua negara, latihan bersama yang bersifat bilateral seperti Maritime Training Activity (MTA) Philindo maupun latihan bersama yang bersifat Multilateral dan pertukaran personel dalam rangka melaksanakan pendidikan serta pelatihan.
Dalam keterangan secara terpisah, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali,SE,M,,M,M,Tr,Opsla, menyampaikan bahwa peningkatan hubungan kerja sama angkatan laut di kawasan merupakan salah satu prioritas diplomasi TNI AL untuk menjaga stabilitas serta menjamin keamanan laut sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.(@Budi_Rht)