Kabarjagad, Bojonegoro – Rapat evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bojonegoro tahun 2024 bersama Komisi D DPRD Bojonegoro yang dijadwalkan pada Rabu (22/1/2025) harus tertunda. Hal ini disebabkan ketidakhadiran sejumlah pejabat DLH, termasuk Kepala Dinas dan para Kepala Bidang (Kabid).
Rapat yang digelar di ruang Komisi D DPRD Bojonegoro lantai 3, Gedung DPRD Bojonegoro, Jalan Veteran, dihadiri lengkap oleh pimpinan dan anggota Komisi D. Namun, absennya pejabat DLH menjadi sorotan karena rapat tersebut dinilai penting untuk membahas evaluasi kinerja tahun 2024 serta persiapan program dan anggaran untuk tahun 2025.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Bojonegoro, Syukur Priyanto dari Fraksi Partai Demokrat, menyampaikan keprihatinannya atas ketidakhadiran para pejabat DLH. Dalam pernyataannya, ia menegaskan pentingnya kehadiran para pejabat terkait untuk memastikan anggaran dan program yang direncanakan dapat berjalan optimal.
“Hari ini sesuai dengan agenda itu kan kita ngundang DLH berkaitan dengan evaluasi kinerja 2024 dan juga persiapan kegiatan-kegiatan di tahun 2025. Di dalam mata anggaran yang akan dilaksanakan di 2025 ini kan ada peningkatan,” ujar Syukur Priyanto.
Ia menjelaskan bahwa anggaran DLH untuk tahun 2025 hampir mencapai Rp100 miliar.
“Tentu kami pingin agar anggaran yang di DLH tersebut betul-betul difokuskan untuk kegiatan-kegiatan yang memang bisa membantu masyarakat yang berkaitan dengan lingkungan. Tidak hanya rutinitas kegiatan saja, tetapi DLH bisa melakukan program kegiatan yang betul-betul bisa memperbaiki sistem dan tata kelola lingkungan,” tambahnya.
Syukur juga menekankan pentingnya tanggung jawab dari masing-masing pihak dalam lingkup DLH.
“Karena begini, penanggung jawab masing-masing kegiatan di SKPD itu adalah PPTK dan masing-masing Kabid. Ya minimal diskusi yang akan kita lakukan ini bisa meningkatkan performance atau meningkatkan output daripada DLH,” jelasnya.
Meski mengaku kecewa, Syukur berharap rapat evaluasi tersebut dapat segera dijadwalkan ulang.
“Ini bukan persoalan kecewa. Ya, kita sayangkan. Harapan kita, akan kita agendakan dan jadwalkan dalam waktu dekat lagi, dan kami minta kepala dinas dan masing-masing Kabidnya hadir,” pungkasnya.
Rapat evaluasi ini diharapkan mampu memberikan solusi konkret terhadap berbagai isu lingkungan di Bojonegoro dan memaksimalkan penggunaan anggaran untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, absennya pejabat DLH dinilai mencederai komitmen bersama dalam membangun tata kelola lingkungan yang lebih baik. (Yen/aj/imm)
