Kabarjagad.id,Jakarta Utara – Guna membekali SDM TNI AL dengan wawasan normatif dan teknis serta memperkokoh reputasi TNI AL sebagai pelindung kedaulatan, pelaksana hukum, dan penjaga martabat manusia di wilayah perairan nasional, TNI AL melalui Dinas Hukum Angkatan Laut (Diskumal) menyelenggarakan Diskusi Panel Tentang Aksi Kemanusiaan di Laut: Martabat, Pelindungan, dan Kewajiban Hukum TA 2025 yang dibuka oleh Sekdiskumal Kolonel Laut (H) Mochamad Muchlis mewakili Kadiskumal Laksamana Pertama TNI Dr. Ali Ridlo bertempat di Kolat Koarmada I, Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Dalam sambutannya Kadiskumal menyampaikan bahwa sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia, wilayah laut Indonesia menyimpan berbagai dinamika kemanusiaan. TNI AL senantiasa hadir untuk memastikan tidak ada satu pun nyawa yang tertinggal dalam setiap operasi. Namun demikian, kehadiran di lapangan memerlukan landasan akademis dan legal yang kuat agar setiap tindakan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan.
Untuk mengatasi tantangan pelaksanaan di wilayah operasi antara norma dan praktik serta memperkuat kapasitas perwira TNI AL dalam kedua isu ini, Diskumal bekerja sama dengan ICRC menyelenggarakan diskusi panel “Aksi Kemanusiaan di Laut: Martabat, Kemanusiaan, dan Kewajiban Hukum” yang bertujuan untuk menelaah kerangka hukum internasional yang mengatur penanganan jenazah di laut, mengidentifikasi dan mengadaptasi praktik baik serta pedoman operasional yang menjamin perlakuan bermartabat, memperkuat sinergi antarsatuan TNI AL dan ICRC dalam rangka akselerasi koordinasi dan akuntabilitas.
Sejumlah narasumber dihadirkan pada Diskusi Panel kali ini, untuk sesi pertama diskusi yaitu Mrs. Tamalin Bolus (Penasehat Hukum Regional ICRC) dan dr. Sari Lestari Tjiang (Spesialis Forensik ICRC), serta moderator Mr. Lloyd Gillet (Utusan Regional ICRC untuk Angkatan Bersenjata). Kemudian narasumber pada sesi kedua yaitu Kolonel Laut (H) Hery Supriyatno dan Kolonel Laut (P) Dedi Gunawan Widyatmoko (Komandan KRI Bung Tomo-357) dengan moderator Donny Putranto (Penasehat Hukum ICRC).
“Saya berharap kepada para peserta agar apa yang didapat dari kegiatan diskusi ini, baik pengetahuan dan pengalaman selama berdiskusi serta informasi dari narasumber, dapat diimplementasikan pada saat penugasan operasi ke depan, sehingga dapat memberikan kontribusi secara optimal dalam rangka menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tutupnya.
Kegiatan diskusi panel ini merupakan bentuk nyata dari upaya TNI AL dalam memperkuat kapasitas personel melalui peningkatan pemahaman hukum dan nilai-nilai kemanusiaan selaras dengan prioritas Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali,SE,,M,,M,M,Tr,Opsla, dalam mewujudkan SDM TNI AL yang unggul dalam mendukung peran tugas menjaga kedaulatan tanah air. (@Budi_Rht)
