Kabarjagad, Kabupaten Mojokerto – Sebagai upaya dalam mengendalikan inflasi harga bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) di Wilayah Kabupaten Mojokerto, Pemerintah Kabupaten Pemkab (Mojokerto) menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Mojokerto.
Rapat yang berlangsung di Ruang Satya Bina Karya (SBK) tersebut, dipimpin langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Mojokerto M. Rizal Octavian.
Dalam arahannya, Wabup Rizal menekankan pentingnya sinergitas dan inovasi antar OPD serta edukasi terkait pangan alternatif terhadap masyarakat dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2025.
Ia pun menyoroti inflasi di Kabupaten Mojokerto yang mencapai 0,46 persen pada Februari lalu. Beras menjadi komoditas utama penyumbang inflasi, mengingat masyarakat sangat bergantung pada konsumsi nasi. Oleh karena itu, Rizal menekankan pentingnya edukasi terkait pangan alternatif seperti kentang dan jagung untuk mengurangi ketergantungan pada beras.
“Banyak masyarakat Kabupaten Mojokerto kalau belum makan nasi itu belum makan, jadi mungkin kedepan kita juga harus mengedukasi masyarakat tentang karbohidrat kompleks yang tidak hanya beras saja. Bisa kentang atau jagung, itu harus kita edukasi agar kebutuhan beras kita juga relatif stabil kedepannya,” ujar Rizal, Rabu (19/3) pagi.
Meski begitu, Ia juga mengapresiasi Bulog yang telah memastikan stok beras cukup untuk enam bulan ke depan. Namun, edukasi tentang diversifikasi pangan tetap perlu digencarkan.
Lebih lanjut dalam mengendalikan inflasi, Wabup Rizal juga mengimbau agar OPD yang tergabung dalam TPID terus meningkatkan sinergitas antar sesama. Ia juga menilai, bahwa inovasi harus dilakukan secara bersama-sama, bukan terpisah-pisah, agar kebijakan yang dihasilkan lebih efektif.
“Saya harapkan sinergitas dan juga kolaborasi yang baik maupun inovasi bersama. Jadi inovasi jangan sendiri-sendiri tetapi harus dibicarakan sesama OPD, sehingga bisa mendapatkan hasil yang baik,” jelasnya.
Wabup Rizal juga mengatakan dalam mengendalikan inflasi di Bumi Majapahit, efektivitas operasi pasar harus tepat sasaran. Ia meminta agar pemetaan lokasi dilakukan dengan lebih cermat, sehingga pasar yang dipilih benar-benar memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat.
Tak hanya itu, Wabup Rizal juga menyoroti peran toko-toko penyeimbang harga seperti Toko Wulandari dan Aplikasi Tumbas. Terkait Toko Wulandari, ia mengusulkan pembukaan cabang di daerah utara sungai agar masyarakat diwilayah tersebut tidak kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
“Mungkin awal-awal, toko bisa diletakkan ditengah-tengah, mungkin disamping Kabupaten ada space kosong bisa dibuat agar masyarakat yang di Utara sungai tidak terlalu jauh. Daerah-daerah Sooko juga dekat di wilayah-wilayah dekat sini juga bisa tercover. Jadi bukan hanya di Mojosari saja,” tegasnya.
Diakhir arahannya, Wabup Rizal juga berpesan agar TPID Kabupaten Mojokerto dapat mengatasi isu kenaikan harga cabai di wilayah Pacet. Sebab, wilayah Pacet merupakan penghasil cabai. Ia juga meminta untuk segera diidentifikasi, apakah karena tingginya permintaan akibat pariwisata atau adanya ketidakseimbangan produksi dan distribusi.
“Pacet penghasil cabai tetapi kok harganya tambah naik? Ini harus dicari tahu penyebab pastinya. Siapa tahu, penyebabnya kebutuhan di wilayah pacet banyak, karena kita tahu Pacet dan Trawas ini tempatnya berlibur. Sehingga antara kebutuhan sama produksi kita ini memang seimbang atau lebih, ataupun bisa jadi orang-orang Pacet ngambilnya dari wilayah Batu, makanya harganya tetap mahal. Itu juga harus kita cari tahu lebih pastinya,” pungkasnya.
Diselenggarakan rapat ini diharapkan menjadi langkah strategis Pemkab Mojokerto dalam memperkuat ketahanan pangan, menjaga stabilitas harga, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (juni)
