Kabarjagad,Jakarta– Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) merupakan lintasan yang diizinkan pada negara-negara lain untuk melintasi wilayah Indonesia. Semua negara memiliki hak lintas ALKI, untuk pengamanannya TNI AL dan TNI AU telah melaksanakan secara rutin dan interoperabilitas terjalin dengan baik, di ALKI 1, ALKI 2, dan ALKI 3. Saat saya menjabat sebagai Pangkogabwilhan I dan onboard di pesawat TNI AU, saya bisa berhubungan langsung dengan KRI dan satuan yang ada di pulau-pulau terluar.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali,SE,M,,M,M,Tr,Opsla, saat Rapat Strategis di Komisi I DPR bersama Menhan RI Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, serta para Kepala Staf Angkatan, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta. Rabu (30/04/2025).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto ini membahas terkait isu-isu strategis termasuk kesejahteraan prajurit TNI, hingga perumahan bagi para prajurit.
Dihadapan Komisi I DPR RI, Menteri Pertahanan dalam paparannya menyampaikan agar tunjangan operasional prajurit dinaikkan, terutama bagi mereka yang bertugas di daerah operasi, termasuk perbatasan negara, hingga di pulau terluar.
Untuk itu guna mendukung optimalnya tugas prajurit, Menhan mengusulkan kenaikan tunjangan operasi sebesar 75 persen, mengingat para prajurit bertugas menjaga daerah operasi, perbatasan negara, sampai pulau terluar.
Saat ini, kenaikan tunjangan bagi prajurit sedang diusulkan serta telah masuk tahap proses administrasi dan persetujuan melalui Peraturan Presiden. “Kementerian Pertahanan berupaya untuk menaikkan sebesar 75 persen tunjangan operasi ini. Sampai kalau perlu kita naikkan 100 persen,” ungkap Menhan, dalam rapat tersebut. (@Budi_Rht)
