Kabarjagad, Surabaya – Anggota DPRD Kota Surabaya periode 2024-2025 dari Partai Demokrat Mochamad Machmud meminta kepada masyarakat untuk tidak menelan mentah-mentah terkait tudingan miring soal honor Outsourcing (OS) di Pemkot Surabaya. “Seharusnya dilihat lebih dalam, dari berbagai sisi dan tidak melihat satu sisi yakni honor OS yang masih di bawah Upah Minimum Kota,”katanya. Rabu(18/9/2024).
Lebih lanjut Mochamad Machmud menjelaskan, Boleh-boleh saja mengangkat materi soal honor OS untuk materi kampanye, karena ini adalah dinamika dan itu adalah implementasi demokrasi yang dilindungi UU. Tapi harus dilihat dari beberapa sisi, Ia mengakui jika ada honor OS di Pemkot Surabaya yang nilainya masih dibawah UMK, namun juga tidak sedikit yang honornya justru diatas UMK karena disesuaikan dengan klasifikasi keahliannya.
Anggota DPRD yang terpilih kembali ini meyakini jika Eri Cahyadi sebagai Wali Kota Surabaya juga ingin meningkatkan pendapatan para OS yang saat ini masih menerima honor dibawah UMK, tetapi kan ada sistem yang mengatur itu.
Jika ada yang mepersoalkan itu, lanjut dia, faktanya yang bersangkutan bisa menerima. Artinya Pemkot telah membantu masyarakat agar terlepas dari pengangguran, karena mendapatkan penghasilan meski nilainya diangka 3,7 – 4 an.
Dia mencontohkan, dokter ada yang OS, demikian juga dengan perawat, yang keduanya menerima honor yang tinggi. Sementara ada OS yang tidak memiliki keahlian apapun (jadi tenaga kasar) karena lulusan SMP bahkan SD. Ya tentu honornya berbeda.(djp)
