Aksi Demo Sampaikan Tuntutan ke Kantor Pemkab Lamongan dan KPK Jakarta

Foto : Aksi demo di Pemkab Lamongan (atas), dan aksi demo di gedung KPK Jakarta Selatan (bawah).

Kabarjagad, Lamongan – Puluhan masa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Nasionalis mengadakan demonstrasi di gedung kantor pendopo Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan, Rabu (04/09/2024).

Rombongan para pendemo berorasi di depan gedung Pemkab Lamongan dengan pengawalan dari Aparat Kepolisian Polres Lamongan. Mereka meneriakkan tuntutanya dengan membawa poster dan spanduk.

“Jalan mulus Lamongan adalah cuma formalitas belaka. Selama 5 Tahun era kepemimpinan Bupati Yuhronur Efendi pengerjaan jalan cuma beberapa titik, coba bapak lewat jalan raya Sugio  hancur semua.” ungkap Iqbal, selaku koordinator lapangan dari pendemo.

Iqbal mempertanyakan anggaran selama lima tahun yang tidak ada realisasi dan terkesan berhenti di tempat. Ia membandingkan Bojonegoro dengan infrastrukturnya yang bagus, sedangkan Lamongan sangat tertinggal.

“Kecamatan Sugio parah yang tak kunjung tersentuh pembangunan. Jalan di semua kecamatan sangat rusak, tidak bisa lagi dipilih karena kerusakan hampir merata dan sudah lebih dari 5 Tahun tidak pernah diperbaiki.” katanya.

“Kami mewakili warga minta pemerintah segera memperbaiki jalan kami, karena kami adalah warga Lamongan banyak korban jiwa akibat jalan rusak,” tuntutnya.

Sementa itu di tempat terpisah, tepatnya di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Kuningan, Jakarta Selatan, pada hari yang sama didatangi para pendemo dari Forum Lamongan Anti Korupsi (FORLAKI) untuk menyampaikan tuntutantanya.

Mereka melakukan aksi dengan membawa empat poster bertuliskan, usut tuntas pembangunan gedung Pemkab Lamongan, segera tetapkan Yuhronur Efendi tersangka atau bebas murni, usut dan copot Kadinas Sosial terkait bantuan BPNTyang amburadul, usut tuntas dugaan gratifikasi perkawinan anak Bupati Lamongan.

“Kita tidak percaya KPK, karena penyelidikan kasus pembangunan gedung Pemerintah Kabupaten Lamongan dari tahun 2017-2019 dan sampai sekarang belum ada ekspos, ini yang menjadi tanda tanya oleh warga Lamongan ada kepentingan apa KPK dengan Bupati Lamongan,” kata Bartolomeus, selaku koordinator aksi. (Az).